Sistem Kolom Multi Lantai (KML) adalah suatu sistem beton pracetak yang memberikan percepatan pelaksanaan konstruksi, karena komponen pracetak kolom langsung 2 s/d 3 lantai sehingga pada lantai berikutnya hanya diperlukan erection komponen pracetak balok dan lantai saja. Super Wall adalah produk panel beton ringan yang terbuat dari campuran EPS (Expanded Polystyrene), Semen, Fly Ash, pasir dan bahan additive sebagai bagian inti (core) panel dan GRC Board sebagai lapisan luar (bagian sisi panel). Super Wall System dapat digunakan untuk rumah tinggal, gedung apartemen, gudang, pabrik dan bangunan industri lainnya. 

Elemen Utama dalam Sistem Kolom Multi Lantai antara lain:

1. Precast Kolom, Half Beam (Balok) dan Half Slab (lantai) pada sistem KML merupakan Reinforcement Concrete;
2. Tulangan utama Kolom dan tulangan balok menerus;
3. GroutingJoint Kolom dan Balok cukup Monolit. 

Super Wall memiliki dimensi tinggi 240 cm, lebar 60 cm dengan 4 pilihan ketebalan yaitu 7,5 cm, 9 cm, 10 cm, dan 15 cm. Sistem sambungan antar panel menggunakan joint male-female yang direkatkan dengan menggunakan mortar (MU-380). Pada sambungan antar panel masih terdapat gap sekitar 2 cm yang akan  diisi dengan bahan plesteran dilapisi kain kasa dan di finishing dengan menggunakan bahan aci/skimcoat sehingga hasil akhir dinding akan lebih rapi. 

Produk KML ini memiliki keunggulan berupa mutu beton yang tinggi sebagai beton pracetak tahan gempa, mutu terkontrol dan disambung dengan grouting mutu tinggi, durasi konstruksi yang cepat, minim limbah konstruksi, dan dapat dirakit manual khusus pada bangunan satu lantai.

Namun produk ini perlu ditingkatkan berupa pembaruan analisa struktur (terutama aspek kekuatan, kekakuan, dan disipasi energi) berdasarkan SNI terbaru, instalasi komponen memerlukan alat berat, pertimbangan konstruksi di wilayah luar Pulau Jawa, penambahan komponen struktur pada dinding/lantai bentang panjang, fondasi perlu disesuaikan berdasarkan kondisi tanah setempat dan SNI terbaru, penerapan secara massif masih terbatas, dan belum adanya informasi TKDN, kapasitas produksi, serta penjaminan mutu produk.